Kemenhut: 390 ribu Ha Perhutanan Sosial untuk Hilirisasi Perkebunan

JAKARTA – Kementerian Kehutanan menyatakan 390 ribu hektare perhutanan sosial disiapkan untuk mendukung hilirisasi perkebunan berbasis masyarakat, sebagai langkah meningkatkan nilai tambah, kesejahteraan petani, serta penguatan penguatan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyatakan, tahap pertama pengembangan telah menyandingkan data seluas seratus ribuan hektare, yang akan dioptimalkan untuk kegiatan hilirisasi perkebunan perhutanan sosial.

“Untuk tahap pertama, kami sudah menyandingkan data, ada 390 ribu hektare yang nantinya akan dikembangkan untuk hilirisasi perkebunan,” kata Rohmat dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Menurutnya upaya hilirisasi ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah perhutanan sosial, dengan mendorong pengolahan hasil oleh kelompok usaha masyarakat agar pendapatan meningkat, rantai pasok efisien, serta ekonomi lokal tumbuh kuat.

“Untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dari perhutanan sosial Kementerian Kehutanan terus mendorong hilirisasi komoditas kehutanan berbasis masyarakat,” ujarnya.

Hingga saat ini, kata Rohmat, terdapat kelompok usaha perhutanan sosial dengan komoditas tanaman yang dikembangkan antara lain adalah kopi, aren, kakao, kemiri, lada, pala, jambu mete, vanili, dan kelapa.

BACA:  Mardiansyah Manurung: Klaim ‘Tanpa Batas’ BPJS Kesehatan Hanyalah Retorika, Rakyat Hadapi Pembatasan Nyata di Lapangan

Ia menuturkan, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian menyepakati sinergi hilirisasi enam komoditas perkebunan, meliputi kopi, kakao, kelapa, lada, pala, serta jambu mete, dengan mengoptimalkan lahan perhutanan sosial.

Kebijakan tersebut menegaskan optimalisasi perhutanan sosial tidak mengubah peruntukan kawasan hutan, melainkan memperkuat pemanfaatan demi kesejahteraan masyarakat.

“Itu kita sepakat untuk mengoptimalkan lahan perhutanan sosial. Jadi bukan perubahan peruntukan kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan,” tegasnya.

Ia menyebutkan, selama sembilan tahun terakhir, pihaknya sudah memberikan persetujuan pemanfaatan perhutanan sosial kepada kelompok tani hutan atau kelompok usaha perhutanan sosial yang berjumlah 8,3 juta hektare meliputi 1,4 juta kepala keluarga (KK) di seluruh Indonesia.

Program itu diarahkan untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan berorientasi pada keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat hilirisasi perkebunan guna meningkatkan nilai tambah produk demi kesejahteraan petani dalam negeri lewat pendekatan approach by thematic (ABT) hingga program refocusing.

“Dengan hilirisasi, produk perkebunan tidak lagi dijual mentah tetapi diproses menjadi produk bernilai tambah yang mampu memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi petani,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat dalam keterangan di Jakarta, Jumat (11/9/2025) sebagaimana dilansir Antara.

BACA:  PTPN IV PalmCo Jaga Nafas Bantuan Pascabencana, Dari Huntara hingga Pangan untuk Aceh Utara

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan menjalankan pendekatan approach by thematic (ABT), kegiatan reguler, serta program refocusing, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Roni, program ABT menjadi terobosan penting untuk memperkuat rantai nilai perkebunan dari hulu hingga hilir. Dan untuk Jawa Tengah, hilirisasi difokuskan pada tujuh komoditas strategis yakni tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala.

Dari jumlah tersebut, ia mengatakan, komoditas prioritas yang dikembangkan mencakup tebu, kelapa, kopi, dan jambu mete.

Secara nasional, program hilirisasi perkebunan telah mencakup lebih dari 870 ribu hektare lahan, dan Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi prioritas.

BACA:  ​T.M. Yusuf Ucapkan Selamat atas Dilantiknya Sumarjono Saragih sebagai Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Sinergi untuk Kesejahteraan Buruh

Selain hilirisasi, Kementan juga menyiapkan pendampingan teknis, penguatan kelembagaan petani, penyediaan benih unggul, serta sarana dan prasarana produksi.

“Kami berharap dengan dukungan ini, petani di Jawa Tengah semakin produktif, mandiri, dan mampu bersaing, sehingga kontribusi perkebunan terhadap perekonomian daerah semakin meningkat,” kata Roni menambahkan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya hilirisasi pertanian sebagai kunci peningkatan kesejahteraan petani sekaligus penguatan ekonomi nasional sebagaimana Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Amran, keunggulan Indonesia adalah negara agraris dengan iklim tropis sepanjang tahun. Karena itu, arahan Presiden Prabowo untuk adanya hilirisasi adalah langkah tepat.

Ia menegaskan, pembangunan hilirisasi tidak hanya fokus pada pangan pokok, tetapi juga komoditas perkebunan seperti kelapa, kopi, kakao, pala, hingga mete.

Komoditas tersebut dinilai memiliki potensi ekspor tinggi dan dapat menopang devisa negara. Strategi hilirisasi perkebunan akan terus diperkuat setidaknya hingga 2027. (ant/isl)