JAKARTA– Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo untuk lebih patriotik dalam pemberantasan korupsi, dengan tindakan nyata bukan dengan retorika.
“Bersihkan total kabinet dari figur-figur yang terindikasi antek oligarki atau memiliki rekam jejakcacat integritas, ” demikian ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani, SH., MH dalam keterangan pers yang diterima bhinekanews, Jumat (2/1/2026)
Selain itu, Partai Masyumi menuntut reformasi sistem Pemilu untuk menghilangkan praktik politik uang.
“Demokrasi liberal yang brutal harus diakhiri. Hidupkan Permusyawaratan Perwakilan, sesuai jiwa Sila ke-4 Pancasila. Perkuat peran Partai Politik, Utusan Golongan, Akademisi, dan Masyarakat Adat, dalam institusi perwakilan yang sesungguhnya. Ini adalah jalan tengah untuk menekan biaya politik yang mencekik dan memastikan representasi rakyat yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Partai Masyumi juga meminta Otonomi Daerah yang berkeadilan dengan menghentikan sentralisasi yang menindas.
“Kembalikan semangat desentralisasi yang bertanggung jawab. Berikan otonomi dan kewenangan yang luas dan adil bagi daerah untuk mengelola potensinya demi kemakmuran lokal,” ujarnya.
Ia juga meminta adanya Pendidikan Politik Anti Suap secara Masif.
“Perbaikan sistem dan pendidikan politik wajib dilakukan, secara masif dan berkelanjutan untuk membangun imunitas rakyat terhadap suap. Pemerintah harus memastikan keharaman korupsi oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas keagamaan, bahwa memberi dan menerima suap dalam Pemilu (rishwah) adalah HARAM dan merupakan dosa besar, ” ujarnya.
Fatwa ini, lanjut Ahmad Yani, harus menjadi gerakan moral nasional untuk memutus rantai politik uang.
“Partai Masyumi menegaskan bahwa tuntutan ini adalah wujud cinta kami kepada Indonesia. Tanpa integritas, keadilan hanyalah ilusi, dan tanpa keadilan, persatuan akan runtuh. Mari kita selamatkan Indonesia sebelum terlambat,” katanya.
DPP Masyumi sebelumnya juga memberikan pandangan umum terkait realitas sosial yang terjadi.
“Masyumi memandang bahwa runtuhnya integritas penguasa adalah hulu dari ancaman disintegrasi bangsa. Ketidakpercayaan warga terus melemah; data Global Trustworthiness Monitor IPSOS tahun 2024 menempatkan politisi sebagai profesi paling tidak dipercaya,” ujarnya.
Demikian juga skor Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK yang stagnan di angka 70 atau kategori “Rentan Korupsi”.
Ledakan 1.850 kasus korupsi sepanjang 2024-2025 menjadi bukti telanjang lemahnya integritas. Rumusnya, ketika integritas mengendur, disintegrasi teritorial maupun sosial pasti menguat.
Masyumi juga menyoroti maraknya Demokrasi Transaksional, dan Jeratan “Politik Ijon”. Partai Masyumi meyakini, bahwa integritas yang lemah adalah produk politik biaya tinggi (high-cost politics) yang menyuburkan “politik ijon”.
“Para calon pemimpin eksekutif dan legislatif, menggadaikan kewenangan masa depannya pada para pemodal (oligarki) dengan membiayai kontestasi mereka, ” ujarnya.
Akibatnya, lahirlah kebijakan publik yang bias. Pejabat terpilih tidak lagi bekerja untuk rakyat (demos), tetapi mengabdi pada oligarki.
“Sumber daya alam dieksploitasi untuk kepentingan segelintir orang, sementara aspirasi rakyat diabaikan. Ini pembajakan negara (state capture), yang membuat pembangunan timpang dan pemberantasan korupsi menjadi mustahil,” ujarnya.
Masyumi juga berpandangan adanya kegagalan Sentralisasi dan Ketidakadilan Pusat-Daerah.
“Partai Masyumi memandang, resentralisasi kewenangan perizinan melalui UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dengan dalih efisiensi investasi, secara faktual telah mengebiri semangat otonomi daerah yang dijamin UU No. 23 Tahun 2014, dan ini memicu resistensi luas karena daerah merasa hanya menjadi objek eksploitasi SDA tanpa kendali, “jelasnya.
Pengurangan kewenangan daerah ini menjadi pelanggaran janji suci bernegara, yang dapat menciptakan ketidakadilan distributif akut; dan jika terus dibiarkan, narasi perlawanan daerah dan bibit disintegrasi niscaya akan kembali menguat secara sah dan masif.
Masyumi juga memandang saat ini adanya kerusakan integritas Masyarakat.
“Data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) BPS yang menunjukkan tren penurunan persepsi publik terhadap ketidakwajaran korupsi dalam arti semakin permissive. Kita menghadapi degradasi mental akut di mana Indonesia kini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dalam praktik politik uang dengan 33% pemilih terpapar dan mayoritas menganggap “serangan fajar” sebagai kewajaran atau rezeki, ” katanya.
Sikap permisif ini adalah residu langsung dari hilangnya keteladanan elite yang memamerkan gaya hidup mewah (flexing) di tengah ketimpangan ekonomi (Gini Ratio 0,388). (r/isl)
